Hampir Selesai, Pemerintah Malah Umumkan Proses Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia Dihentikan Gara-gara Hal Ini

Hampir Selesai, Pemerintah Malah Umumkan Proses Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia Dihentikan Gara-gara Hal Ini

GridHITS.id - Proses pembangunan ibu kota baru Indonesia akhirnya berhenti.

Pemerintah pusat sudah memutuskan akan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur tersebut..

Dikutip dari Tribunnews.com, saat ini pemerintah masih fokus pada upaya penanganan pandemi corona.

Baca Juga: Pemotor Wajib Baca! Angka Positif Corona Melonjak di Jakarta, Pemerintah Kaji Aturan Ganjil Genap Untuk Roda Dua

Baca Juga: Agar Pandemi Corona Cepat Berlalu, Senator Maya Rumantir Memberikan Pesan ini Kepada Pemerintah dan Masyarakat

Hal tersbeut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa di ruang rapat KK 1 DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

"Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di hold (tunda)," ujarnya.

Meski terjadi penundaan pembangunan, kata Suharso, pemerintah tetap melanjutkan segala persiapan terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Kami tetap melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga, seperti Samarinda dan Balikpapan," ucap Suharso.Diketahui, Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pagu anggaran 2021 sebesar Rp 1,7 triliun atau naik sekitar Rp 240 miliar dari pagu awal sebesar Rp 1,5 triliun.

Alokasi anggaran dukungan untuk tim komunikasi dan koordinasi rencana strategis ibu kota negara masuk dalam program perencanaan pembangunan nasional yang dialokasikan sekitar Rp 831,40 miliar.

Baca Juga: Kabar Gembira Pemerintah Bagikan BST Rp 500 Ribu di Bulan September, Begini Cara Ketahui Apakah Terdaftar Sebagai Penerima Bansos

Baca Juga: Kabar Gembira Bagi Tenaga Honorer! Pemerintah Akan Mengangkat Jadi PNS Tahun Depan, Lihat Syaratnya!

Pemerintah disebut akan melanjutkan proyek Ibu Kota baru di tengah pandemi Covid-19.Terkait hal itu, pemerintah diminta untuk melakukan prioritas pembangunan.Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan prioritas pembangunan perlu dilakukan karena fokus masalah yang harus diselesaikan adalah masalah ekonomi.

"Sebaiknya pemerintah melakukan prioritas-prioritas pembangunan akibat pandemi ini. Mengapa saya katakan prioritas pembangunan? Karena kan yang pertama harus diselesaikan adalah akibat dari pandemi ini yaitu ekonomi, jadi kemudian jangan terlalu dipaksakan," ujar Hendri, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (10/6/2020).

Apalagi, kata dia, pandemi Covid-19 membuka tabir bahwa pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia itu ditinggalkan.

Dia menegaskan buktinya adalah Indonesia masih kekurangan fasilitas kesehatan.Dimana tenaga medis tak memiliki fasilitas medis untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 seperti PCR hingga ventilator.

Baca Juga: Jadi Kabar Gembira di Bulan September Untuk Seluruh Keluarga Indonesia, Pemerintah Janjikan Bansos Rp 500 Ribu per Kepala Keluarga

Baca Juga: Apakah Aman Menggunakan Toilet Umum di Tengah Pandemi Covid-19? Begini Penjelasannya

Hendri pun berharap pemerintah bisa mengambil pengalaman dari pandemi Covid-19 dan lebih bijak dalam melakukan prioritas-prioritas pembangunan."Contohnya begini, bila pembangunan atau pemindahan ibu kota baru ditunda sampai 2-3 tahun ke depan apakah membahayakan Republik ini? Saya rasa tidak," ungkapnya.Namun, terkait pembangunan ekonomi, pendidikan yang tertunda, hingga pengadaan fasilitas kesehatan harus segera diwujudkan dan lebih penting didahulukan untuk mempercepat penanggulangan Covid-19."Jadi prioritas-prioritas pembangunan ini harusnya bisa membuat pemerintah lebih bijak.

Covid-19 harusnya tidak memberikan pelajaran bagi masyarakat saja, tapi juga bagi pemerintah," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judulAda Wabah Corona, Pemerintah Diminta Jangan Paksakan Proyek Pembangunan Ibu Kota Baru