Pemerintah Ngotot Gelar Pilkada, Ahli Epidemiologi Sebut Ada Kaitan dengan Testing Covid-19: Supaya Tidak Kelihatan Pandemi Tinggi

Pemerintah NgototGelar Pilkada, Ahli Epidemiologi Sebut Ada Kaitan dengan Testing Covid-19: Supaya Tidak Kelihatan Pandemi Tinggi

GridHITS.id -Ahli Epidemiologi sebut jika gelaran Pilkada yang ngotot dilakukan pemerintah ada kaitannya dengan testing Covid-19.

Ya, diberitakan sebelumnya jika Pilkada 2020 akan tetap digear oleh Pemerintah di tengah pandemi.

Melihat fenomena tersebut, ahli Epidemiologi buka suara dan menuding jika gelaran Pilkada 2020 ada kaitannya dengan testing Covid-19.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat pelaksanaan Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020.

Baca Juga: Kabar Gembira Vaksin Corona Segera Diedarkan di Indonesia, Ahli Beri Tanggapan Vaksin Covid-19: Memberikan Harapan Itu Penting, tapi Tidak Harapan Palsu

Baca Juga:Waspada Peringatan Terbaru Covid-19 di Indonesia, Penelitian Menyebut Virus Corona Bisa Bertahan 28 Hari di Uang Kertas hingga Ponsel

Namun, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsisten dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.

"Komisi II DPR bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia membacakan simpulan rapat, Senin (21/9/2020).

Selanjutnya, Komisi II meminta KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Doli menuturkan, revisi PKPU diharapkan mengatur secara spesifik di antaranya soal larangan pertemuan yang melibatkan massa dan mendorong kampanye secara daring.

Selain itu, juga mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun dan alat pelindung diri (APD) lain sebagai media kampanye.

Kemudian, penegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi pelanggar protokol Covid-19 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP.

Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Kemudian berlanjut di hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan digelar serentak pada 9 Desember.

Menanggapihal tersebut, ahliepidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono ikut buka suara.

Ia menuding ada upaya pemerintah menekan testing Covid-19 di sejumlah daerah demi menggelar Pilkada 2020.

Baca Juga:Vaksin Corona Seharga Rp 1,3 Juta Segera Diedarkan, Ahli Epidemiologi Justru Sarankan Obat Generik: Menyelamatkan Nyawa dengan Biaya Sangat Rendah

Baca Juga:Belum Usai Wabah Virus Corona, Muncul Virus Tick-Borne Marak di China yang Dikhawatirkan Bisa Masuk ke Indonesia

Deutsche Welle

Pemerintah Ngotot Lakukan Pilkada, Ahli Epidemiologi Sebut Ada Kaitan dengan Testing Covid-19

Menurut Pandu, upaya itu dilakukan untuk menciptakan kondisi seakan-akan suatu daerah masuk zona hijau dan aman dari penularan virus Corona.

Padahal, Pandu menilai penularan Covid-19 masih terjadi di seluruh Indonesia dan justru semakin banyak.

Hal itu disampaikan Pandu dalam webinar bertajuk Mengapa Pilkada Perlu Ditunda yang disiarakan kanal YouTube CSIS Indonesia, Rabu (14/10/2020).

"Supaya tidak kelihatan bahwa pandemi itu menjadi tinggi, banyak petahana yang mau ikut lagi itu berusaha menekan testing," kata Pandu.

"Sejak awal kita mau melakukan pilkada seperti itu, sehingga seakan-akan wilayah itu hijau, tapi hijaunya artifisial karena menekan jumlah testing," tambahnya.

Pandu juga turut menambahkan bahwa angka testing Covid-19 di Indonesia terbilang masih sangat rendah.

Terlebih, angka testingCovid-19 di Tanah Air masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain yang terdampak pandemi.

Padahal, untuk dapat mengetahui penularan Covid-19 yang sesungguhnya, testing harus dilakukan secara masif di seluruh wilayah.

"Jadi testing kita kan sangat rendah, itu yang menjadi masalah, kalau testingnya rendah ya kasusnya rendah," jelas Pandu.

Baca Juga:Dr Tirta Ungkap Penyebab Orang Gila dan Gelandangan Bisa Kebal Covid-19: Kenapa Saya Nggak Kena? Karena Pernah Hidup Keras

Baca Juga:Kabar Gembira Vaksin Corona Segera Diedarkan di Indonesia, Ahli Beri Tanggapan Vaksin Covid-19: Memberikan Harapan Itu Penting, tapi Tidak Harapan Palsu