Perlu terkoordinasi dan terintegrasi Kembali diberlakukannya aturan ganjil genap akan berpengaruh pada jumlah penumpang pada angkutan umum.
Epidemiolog Dicky Budiman mengatakan, kebijakan ganjil genap yang mulai diberlakukan ini, menurut dia, harus terkoordinasi dan terintegrasi dengan program izin kerja perkantoran dan perusahaan.
"Nantinya agar tidak terjadi peningkatan penumpang umum baik bis atau kereta," kata Dicky kepada Kompas.com, Senin (3/8/2020).
Hal tersebut dikarenakan pegawai tidak bisa memakai kendaraan, sehingga tujuan pengendalian Covid-19 menjadi terhambat atau tidak tercapai.
Dicky menegaskan, harus selalu diingat bahwa potensi klaster transportasi publik masih cukup besar.
"Data lalu menunjukkan 3 persen penumpang setidaknya berpotensi positif di KRL," ujar Dicky.
Dicky menyebutkan, di kota-kota besar di dunia seperti London atau New York, setidaknya ada 100 kematian dikaitkan dengan klaster transportasi publik.
Dengan demikian, hal tersebut harus diwaspadai, mengingat kecepatan penularan Covid-19 di Jawa dan khususnya DKI masih belum menunjukkan pelambatan.
Dicky menuturkan, kebijakan ganjil genap bisa memunculkan peningkatan penumpang transportasi umum.
Oleh karena itu, menurut dia, perlu dilakukan usaha koordinasi dan terintegrasi antara aturan ganjil genap dengan kebijakan izin kantor.