Penerapan PSBB Ketat Demi Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Tambah Bansos di 9 Provinsi Ini

Sebagai informasi, secara keseluruhan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai 34,1 persen.

Adapun keseluruhan pagu anggaran penanganan Covid-19 dan PEN telah mencapai Rp 695,2 triliun.

Angka tersebut setara dengan Rp 237,06 triliun. Menurut Sri Mulyani, saat ini sudah terjadi percepatan penyerapan anggaran untuk bansos pemerintah.

"Kenaikan dari dukungan belanja sosial itu sudah cukup mencakup keseluruhan yang selama ini sudah disampaikan kalau kita lihat tentu sekarang fokus bagaimana masyarakat bisa mendapatkan yang betul-betul membutuhkan dapat bansos," pungkasnya.

Baca Juga:Ibu Rumah Tangga Wajib Tahu, di Sini Cara Cek Bansos Rp 500 Ribu dari Kemensos dan Ketahui Apakah Sudah Terdaftar

Baca Juga:Jakarta Terapkan PSBB Ketat Namun Tetap Berikan Bansos Bagi UMKM, Anies Baswedan Beri Syarat: Tidak Menaikan Harga Barang

Pemerintah pun juga tak akan menambah bantuan sosial di 9 provinsi prioritas penanganan Covid-19.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin meyakini program bantuan sosial yang digulirkan Kementerian Sosial sudah cukup untuk membantu kebutuhan masyarakat miskin, termasuk yang ada di 9 provinsi prioritas.

"Program bansos yang dirancang oleh Kemensos diberikan kepada 29 juta keluarga termiskin, yang tersebar di 9 provinsi tadi. Jadi kami percaya dengan konsistensi teman-teman di Kemensos," kata Budi.

Adapun 9 provinsi prioritas tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Kesembilan provinsi tersebut menjadi sorotan Presiden Jokowi karena menjadi episentrum penularan tertinggi dan menyumbang 75 persen dari kasus Covid-19 di tanah air.

"Kami percaya rakyat di 9 provinsi tersebut akan terbantu," kata Budi.