GridHITS.id -Menteri Kesehatan (Menkes) buka opsi vaksinCovid-19 mandiri bagi perusahaan untuk karyawannya.
Diketahui bersama jikapemerintah di Tanah Air memiliki program vaksin Covid-19 demi memutus mata rantai penyebaran virus tersebut.
Dirangkum dari GridHITS, Jokowi telah memutuskanterkait pemberian vaksin gratis kepada seluruh masyarakat di Indonesia pada Rabu, (16/12/2020) lalu.
Jokowi pun menambahkan jika keputusan vaksin gratis nantinya akan membuat tidak ada lagi alasan masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin.
Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, mengatakan, vaksinasi Covid-19 bertujuan menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) dan kekebalan individu terhadap virus corona.
Oleh karena itu, semua orang harus mendapatkan vaksin, baik yang pernah terkonfirmasi positif Covid-19 maupun yang tidak.
"Tidak ada perbedaan sebetulnya antara yang sudah terinfeksi dan tidak, sama-sama harus divaksinasi. Secara ilmiah sebetulnya harus divaksin karena mereka (yang pernah terinfeksi dan belum pernah) sama-sama bisa terinfeksi," kata Dicky yang dirangkum dari GridHITS.
Disebutkan jikaorang-orang yang terinfeksi virus corona di Indonesia mayoritas tidak bergejala atau mengalami gejala ringan.
Oleh karena itu, kemungkinan antibodi yang dikembangkan tubuh sangat kecil sehingga perlu divaksin.
Dirangkum GridHITS dari Kompas.com, MenkesBudi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri.
Lebih lanjut, vaksinasi mandiri itu bukan untuk perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya.
"Bolehnya untuk korporasi. Jadi dengan syarat satu, korporasi mau beli, dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021) yang dikutip GridHITS dari Kompas.com
Budi juga turut menjelaskan, perusahaan akan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin Covid-19 dengan harapannya vaksinasi dapat berjalan lebih cepat.
"Mungkin itu bisa kita berikan (izin). Saya lihat kalau seperti ini sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja, pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri," kata dia.
Budi juga memberikan syarat vaksin Covid-19 yang dibeli harus sesuai dengan yang diiizinkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM. Dan datanya harus satu dengan kita (pemerintah), karena saya tidak mau nanti datanya berantakan lagi," ucap Budi.
Namun, opsi vaksin Covid-19 mandiri ini masih dalam diskusi dan belum final karena pemerintah berupaya melaksanakan program vaksinasi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
"Itu belum final. Itu masih dalam diskusi, karena kami takutnya sensitif kalau misalnya tidak ditata dengan baik. Kami welcome diskusikan itu," kataBudi.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Menkes Buka Opsi Vaksin Covid-19 Mandiri, Diberikan bagi Perusahaan untuk Karyawan