Penerapan PSBB Ketat Demi Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Tambah Bansos di 9 Provinsi Ini
GridHITS.id -Pemerintah tegaskan tidak akan tambah bansos di 9 provinsi prioritas penanganan Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menegaskan pemerintah tidak akan menambah alokasi bantuan sosial (bansos).
Sri Mulyani menegaskan tidak akan menambah bansos meski terjadi pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.
Alasannya, pemerintah telah memperpanjang alokasi berbagai program bansos hingga Desember mendatang.
Penerapan PSBB Ketat Demi Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Tambah Bansos di 9 Provinsi Ini
"Jadi bansos kita kan masih mencakup sampai desember, sehingga dalam hal ini belum akan ditambah kecuali yang sudah ditetapkan oleh Presiden," jelas Sri Mulyani ketika memberikan keterangan pers secara virtual, Selasa (15/9/2020).
Bendahara Negara itu menjelaskan, sudah ada beberapa program bansos tambahan yang sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo per Agustus lalu.
Program bansos tersebut meliputi bansos produktif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan subsidi gaji bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta.
"Bantuan produktif untuk 15 juta UMKM, bantuan untuk tambahan gaji di bawah Rp5 juta untuk peserta BP Jamsostek. Sedangkan PKH, sembako, bantuan tunai, bansos Jabodetabek sudah dan bansos non-Jabodetabek sudah mencakup sampai Desember," jelas dia.
Sebagai informasi, secara keseluruhan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai 34,1 persen.
Adapun keseluruhan pagu anggaran penanganan Covid-19 dan PEN telah mencapai Rp 695,2 triliun.
Angka tersebut setara dengan Rp 237,06 triliun. Menurut Sri Mulyani, saat ini sudah terjadi percepatan penyerapan anggaran untuk bansos pemerintah.
"Kenaikan dari dukungan belanja sosial itu sudah cukup mencakup keseluruhan yang selama ini sudah disampaikan kalau kita lihat tentu sekarang fokus bagaimana masyarakat bisa mendapatkan yang betul-betul membutuhkan dapat bansos," pungkasnya.
Pemerintah pun juga tak akan menambah bantuan sosial di 9 provinsi prioritas penanganan Covid-19.
Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin meyakini program bantuan sosial yang digulirkan Kementerian Sosial sudah cukup untuk membantu kebutuhan masyarakat miskin, termasuk yang ada di 9 provinsi prioritas.
"Program bansos yang dirancang oleh Kemensos diberikan kepada 29 juta keluarga termiskin, yang tersebar di 9 provinsi tadi. Jadi kami percaya dengan konsistensi teman-teman di Kemensos," kata Budi.
Adapun 9 provinsi prioritas tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.
Kesembilan provinsi tersebut menjadi sorotan Presiden Jokowi karena menjadi episentrum penularan tertinggi dan menyumbang 75 persen dari kasus Covid-19 di tanah air.
"Kami percaya rakyat di 9 provinsi tersebut akan terbantu," kata Budi.
Pemerintah memang telah memiliki sejumlah program bantuan sosial selama pandemi Covid-19, antara lain kartu sembako yang ditujukan untuk 20 juta keluarga paling miskin.
Program tersebut saat ini telah terealisasi 63 persen dari total anggaran Rp 43,6 triliun.
Selain itu, program keluarga harapan (PKH) yang menyasar 10 juta masyarakat miskin. PKH yang memiliki anggaran Rp 37,4 triliun saat ini telah tersalurkan 77,9 persen.
"Perkiraan kami ini sampai akhir tahun, dua program dari Kementerian Sosial ini harusnya bisa kita capai targetnya," kata Budi.
Ada pula program bantuan sosial tunai dan non tunai yang menyasar masyarakat miskin di luar dua program sebelumnya.
Saat ini, serapan program tersebut telah mencapai 71,9 persen dari total Rp 39 triliun.
Kemudian, ada pula bantuan langsung tunai dana desa yang diperuntukan bagi masyarakat desa yang belum menerima bantuan dengan anggaran berasal dari dana desa.
Lalu, ada bantuan subsidi upah yang merupakan program baru pemerintah. Untuk penyaluran tahap pertama, telah mencapai 17,4 persen dari total anggaran Rp 37,8 triliun.
Terakhir, pemerintah juga menggelontorkan anggaran untuk bantuan bagi usaha mikro kecil. Program ini telah terealisasi 61 persen dari total anggaran Rp 22 triliun.