Ini Dia Info Bansos PPKM Jawa Barat 2021, Pastikan Anda Terdaftar

GridHITS.id -Berikut informasi bantuan sosial PPKM Jawa Barat 2021 beserta cara cek penerimaannya.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat sudah mulai disalurkan.

Jumlah penerima bansos di Jabar mengalami peningkatan, dari sekitar 40 persen menjadi 64 persen dari total penduduk Jabar yang hampir 50 juta jiwa.

Dilansir dalam laman resmi Pemprov Jawa Barat, Ridwan Kamil pun turut menginfokan bagi warga Jabar yang terdampak PPKM namuntidak terdata dan tidak mendapat bansos dari pemerintah pusat, maka bantuan itu akan diberikanoleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.

Pemprov Jawa Barat sendiri sudah menyalurkan bantuanberupa sembako dan uang tunaikepada warga terdampak PPKM pada Selasa (20/7/2021) dan Rabu (21/7/2021).

Tentu saja bantuan sosial ini sangat dinantikan bagi seluruh warga Jawa Barat.

Namun masih banyak yang bingung cara mengecek penerimaannya.

Kabar baiknya, dalam artikel ini akan dijelaskan beragam bantuan sosial di Jawa Barat serta cara mengecek penerimaannya.

Baca Juga: Harap Dicatat! Berikut Bantuan Sosial yang Ada di Bulan Juli 2021

Berikut beragam bantuan sosialyang diberikan Pemprov Jawa Barat seperti:

(1) PKH Reguler Triwulan 3

(2) BNPT/Program Sembako Reguler

(3) Bantuan Sosial Tunai

(4) Bantuan Beras Cadangan Pemerintah untuk KPM PKH

(5) Bantuan Beras Cadangan Pemerintah untuk BST

(6) Tambahan Bantuan Beras Cadangan Pemerintah untuk Pemkab/Pemkot.

(7) Bantuan Beras 5 kilogram x 1 Bulan dari Dana Non-APBN dari Kantor Sekpres.

(8) Bansos Pemkab dan Pemkot (Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Bogor);

(9) BLT Dana Desa

(10) Bantuan Pelaku Usaha Mikro

(11) Bantuan Diskon Listrik

(12) Kartu Prakerja

(13) Bantuan Subsidi Kuota Internet.

Baca Juga: Bantuan Sosial Tunai Juli Kapan Cair? Segera Cek Rekening Tanggal ini

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendarmengatakan, jumlah penerima ke-13 bantuan tersebut di Jabar mencapai 10.129.949 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 4.362.641 orang.

Ia juga menjelaskan, ada penambahan penerima PKH dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Jabar.

"Jumlah penerima PKH semula 1.718.362 KK menjadi 1.813.956 KK.

Kemudian, jumlah penerima BST, dari 1.957.321 KK menjadi 2.060.882 KK.

Penambahan ini kemungkinan dari hasil usulan Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota yang sudah masuk ke buffer stock data Kemensos, sudah ber-NIK valid dan padan dengan Kemendagri," kata Dodo.

Dodo menjelaskan, penerima bansos dari pemerintah pusat berbeda dengan Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) bansos Pemda Provinsi Jabar.

Perbedaan itu karena penerima bansos Provinsi Jabar merupakan masyarakat terdampak pandemi COVID-19 yang belum masuk dalam DTKS atau Non-DTKS.

Ia menuturkan, pihaknya sudah mengajukan 1.903.583 KRTS penerima bansos Provinsi Jabar untuk menjadi penerima bantuan pemerintah pusat.

"Sebagian dari KRTS penerima bansos Jabar kemungkinan besar akan menerima BST atau PKH dari pemenuhan kuota Jabar.

Dan semua KRTS sudah diusulkan ke kantor Sekpres untuk menerima Bansos Beras 5kg dari Presiden yang disalurkan oleh TNI dan Polri," katanya.

Baca Juga: Info KJP Plus Hari ini 2021 Dikabarkan Sudah Cair, Segera Cek Saldo Rekening Tabungan

Cara Cek Penerima Bansos Jabar 2021

Untuk mengecek apakah Anda termasuk penerima bansos Jabar 2021, Anda bisa membuka laman Pikobar milik Pemprov Jabar.

1. Buka laman bansos.pikobar.jabarprov.go.id

2. Pilih "Pencarian Penerima Bantuan"

3. Anda dapat melakukan pencarian penerima bantuan dengan cara input nomor NIK di kolom yang tersedia.

Jika Anda tidak terdaftar sebagai penerima bansos Jabar, Anda juga bisa mencari tahu alasannya melalui menu "Informasi Penolakan".

Untuk mengetahui kenapa Anda tidak lolos dalam penetapan bansos provinsi Anda dapat mengisi NIK di bagian kolom yang tersedia.

Anda juga bisa mengecek penyaluran bansos provinsi dengan memasukkan NIK di kolom yang tersedia.

Baca Juga: Masih Dibuka Sampai Sekarang! Begini Cara Dapatkan Bantuan Sosial dari Pemprov DKI Jakarta untuk KJP Plus