Rapid Test Gratis Banyak Digelar, Warga Daerah Ini Justru Ramai Tolak Mentah hingga Nekat Pasang Spanduk, Ada Apa?
GridHits.id - Seperti kita ketahui bersama jika Pemerintah tengah menggalakanrapid test gratis untuk masyarakat di Tanah Air.
Hal tersebut sekaligus mendukung program Pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Pasalnya, hingga kini virus corona masih menjadi pandemi dan momok bagi masyarakat di seluruh dunia.
Oleh karenanya, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan kalau pemeriksaan virus corona di rumah sakit rujukan tidak dipungut biaya alias gratis.
Beberapa Rumah Sakit pun telah menyatakan jika pemeriksaan rapid test tidak dipungut biaya, salah satunya di RSUD Dr. Moewardi Solo.
Staf Posko Tanggap Covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Solo, Angga, menjelaskan pihaknya tidak membebankan biaya bagi pasien yang ingin memeriksakan diri apakah yang bersangkutan terinfeksi corona.
Selain itu, pasien juga tak perlu meminta rujukan dokter dari fasilitas kesehatan seperti Puskesmas namunmelaporkan dulu ke Posko Covid-19 di RSUD Dr. Moewardi.
"Tidak ada biaya untuk pemeriksaan Covid-19 di Moewardi. Jadi gratis, asalkan datang dan melapor ke Posko Covid-19 di RS Moewardi. Letaknya ada di samping IGD.
Tidak perlu rujukan, langsung datang saja," jelas Angga dihubungi, Selasa (17/3/2020).
Tentunya hal ini menjadi angin segar masyarakat yang mengeluhkan mahalnya biaya rapid test.
Sayangnya, antusiasme justru tidak ditemukan pada beberapa warga di Kota Makasar yang menolak rapid test.
Petugas medis rapidt test dianggap jarang ganti sarung tangan
Dilansir dari Kompas.com, warga banyak yang menolak rapid test hingga memasang spanduk di depan lorong masing-masing di berbagai wilayah di Kota Makassar.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Naisyah Azikin mengatakan, rapid test Pemerintah Kota Makassar sudah selesai dilakukan dan hanya berlangsung dua hari saja, yakni pada hari Jumat dan Sabtu lalu.
“Kecamatan Bontoala dan Makassar yang melakukan penolakan rapid test itu tidak masuk pada lima kecamatan episentrum yang ditetapkan untuk di-tracing kemudian dilakukan rapid test,” ucap Naisyah, Senin (8/6/2020).
Baca Juga: Wajib Dicatat, Berikut Biaya dan Tata Cara Rapid Tes dan Swab Mandiri di Rumah Sakit
Naisyah menjelaskan, rapid test tahap awal sebelumnya dilakukan pada lima kecamatan dan tahap kedua di enam kecamatan.
Penetapan episentrum ini berdasarkan jumlah kasus positif yang tertinggi terjadi di wilayah itu.
“Tidak semua kelurahan atau RT/RW dilakukan rapid test. Tetapi, hanya pada titik-titik yang ditemukan ada kasus positif hasil konfirmasi laboratorium PCR.
Di mana ada kasus positif, berarti di situ ada virus. Kita akan melakukan rapid test, menyisir di sekitarnya.
Mulai dari serumahnya, kemudian kontak-kontak yang ditemui sehingga kita bisa melakukan deteksi secara dini,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Naisyah, pihaknya akan terus memaksimalkan pihak puskesmas setiap wilayah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat.
Sebab, edukasi akan hal ini mungkin dianggap masih kurang sehingga masyarakat belum paham kaitan bahaya Covid-19 dan penularannya.
“Saat ini, pemerintah juga secara rutin memberi informasi berupa edukasi ke masyarakat menggunakan ‘mobil halo-halo’ dua kali setiap hari, yakni pukul 09.00 pagi dan pukul 15.00 sore.
Puskesmas juga diminta terus berkordinasi ke camat hingga pelibatan RT/RW memberi pemahaman sehingga masyarakat menyadari pentingnya rapid test.
Sementara rapid test sendiri tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat yang belum terjangkit dari orang-orang yang terkonfirmasi positif,” jelasnya.