Sempat Menuai Kontroversi Karena Tak Tepat Sasaran, Jokowi Kini Geram Hingga Tekan Para Gubernur dan Menteri Terkait Pendistribusian Bansos : Buka Data Transparan
GridHits.id- Dalam memerangi wabah virus corona di Indonesia pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan.
Kebijakan tersebut merupakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak virus corona.
Sejauh ini program bantuan tersebut sudah berjalan satu persatu dan dibagikan kepada masyarakat yang berhak.
"Semua program jaring pengaman sosial, dari Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga Dana Desa, telah berjalan," tulis sang presiden dalam akun Instagramnya @Jokowi.
Sebelumnya pembagian sembako sempat banyak menuai kontroversi karena dinilai banyak yang salah sasaran.
Maka dari itu Jokowi pun menekan para bawahannya untuk turun langsung menyisir pelaksanaan program tersebut ke lapangan.
Jokowi juga ingin bantuan-bantuan tersebut bisa diterima masyarakat dalam waktu secepatnya.
Baca Juga: Darurat Pandemi Corona, Orang Kepercayaan Jokowi Ini Beberkan Pemerintah Sudah Kantongi Strategi Baru Lawan Covid-19, Apa Rahasianya?"Saya telah menginstruksikan agar Menteri Sosial, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk turun langsung menyisir pelaksanaan program ini ke lapangan. Seluruh program tersebut harus sampai di tangan keluarga penerima pada pekan ini," tambah Jokowi.
Jokowi juga meminta kepada kepala daerah agar memikirkan solusi terhadap warga yang belum kebagian bansos.
Jokowi juga menghimbau agar data dibuka secara transparan oleh kepala daerah agar tidak menimbulkan kontroversi lagi.
Menurut sang presiden jika data dibuka secara jelas maka tidak akan ada kecurigaan yang timbul di benak masyarakat.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Sultra Tanggapi Jokowi yang Setujui 500 TKA China Masuk ke Indonesia: Tenaga Kerja Lokal Kita Rumahkan Lalu TKA Didatangkan"Selain itu, saya meminta para kepala daerah bisa fleksibel dalam mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos. Data penerima bansos agar dibuka secara transparan: siapa, kriterianya apa, jenis bantuannya, dll. Ini agar lebih jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Kita juga bisa melakukan koreksi di lapangan," tutup Jokowi.