Kecurangan PPDB Daerah Ini Tuai Kisruh, Kepala Sekolah Diminta Lakukan Ini hingga Gubernur Ganjar Pranowo Ikut Beri Penegasan
GridHITS.id - Baru-baru ini Gubernur Ganjar Parnowo tengah menyoroti kecurangan PPDB yang menuai banyak kisruh.
Pasalnya, hingga kini muncul berbagai aduan tentang adanya ketidakjujuran pengisian data dalam aplikasi PPDB.
Akibatnya, Kepala Sekolah diminta untuk segera melakukan tindakan tegas hingga Gubernur Ganjar Paranowo ikut memberikan suara.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Jumeri meminta kepada seluruh jajaran Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri di Jawa Tengah memperketat pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 yang digelar online.
Mereka diminta melakukan validasi dan verifikasi data seluruh calon siswa untuk menghindari adanya kecurangan.
Baik nilai rapor, surat keterangan domisili, kartu keluarga dan sertifikat kejuaraan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran.
"Menindaklanjuti aduan itu, saya memerintahkan kepada seluruh kepala sekolah ketat dalam melakukan validasi dan verifikasi data yang masuk.
Proses validasi dan verifikasi data itu, akan kami laksanakan mulai hari ini, Senin (22/6/2020) hingga Kamis (24/6/2020) nanti," kata Jumeri dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2020).
Jumeri berpesan kepada orangtua dan calon siswa yang merasa memalsukan data, diminta untuk segera membatalkan pendaftarannya.
Mereka diminta untuk memperbaiki kembali sesuai data yang ada untuk kemudian mendaftar kembali.
Disebutkan pula jika merekayang melakukan perbaikan itu tidak akan dikenai sanksi apapun, begitu pun sebaliknya.
Jika setelah pengumuman penerimaan dilakukan dan diketahui ada pelanggaran, maka penerimaan calon siswa tersebut akan dibatalkan.
"Kepada masyarakat luas, kami mengharapkan bantuannya untuk mengawasi dan melaporkan apabila ada indikasi kecurangan.
Bantuan masyarakat itu kami harap dapat mewujudkan proses PPDB Jateng yang berintegritas," katanya.
Sebab dengan mekanisme online dan beberapa persyaratan yang khusus karena wabah Covid-19, ada potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMAN 1 Maos, Cilacap, Senin (8/4/2019).
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkali-kali mengingatkan orangtua dan calon siswa untuk jujur dalam pengisian data PPDB.
Menurutnya, integritas harus menjadi pondasi dalam proses PPDB tahun ini hingga ia memberikan penegasan.
"Ketika mengisi data, harus sesuai kenyataan. Kalau tidak, meskipun calon siswa diterima dan dicek datanya salah, maka langsung kami coret lho," kata Ganjar.
Ganjar juga mengingatkan agar orang tua siswa tidak menggunakan cara kolusi untuk mendaftarkan anaknya.
Diakuinya, banyak orangtua yang menitipkan anaknya kepada Ganjar agar bisa masuk sekolah yang diinginkan.
"Sekarang ini banyak yang titip ke saya, banyak sekali alasannya, intinya biar bagaimana caranya si anak bisa masuk.
Jadi sebenarnya jangan seperti itu, kita harus mengedukasi anak-anak untuk jujur. Enggak usah kolusi, ikuti saja aturan," tegasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan agar tidak ada praktik kolusi dalam proses PPDB daring tahun 2020.
Anak-anak hendaknya diajarkan perilaku integritas serta jujur dalam mengikuti proses pendaftaran sekolah.
“Sekarang ini banyak yang titip ke saya, banyak sekali alasane (alasannya), tetek-bengek (macam-macam) jadi satu. Alasan ini, alasan itu," kata Ganjar Pranowo.
Ia melanjutkan "Intinya pokoke piye carane masuk. Jadi sebenarnya kita mengedukasi, enggak usah kolusi, ikuti saja aturan,” kata Ganjar di kompleks kantor Gubernur Jateng, dikutip dari Kompas.com.
Jika nanti harus ada kebijakan, kata Ganjar, biarlah itu menjadi keputusan terakhir yang diambil namun dengan pertimbangan.
Menurut Ganjar, yang terpenting adalah bagaimana mengajari anak-anak jujur, berikan mereka data yang benar, dan ajari berintegritas.
“Karena kalau masuknya saja dengan cara tidak benar, ya enggak baik,” ucap Gubernur Jawa Tengah ini.
Verifikasi KK Hal ini disampaikan Ganjar setelah adanya dugaan warga yang bertindak kurang bijak saat menyertakan berkas PPDB daring.
Seperti halnya, kartu keluarga (KK) yang tidak sesuai, atau masalah KK lain yang banyak ditanyakan masyarakat.
“Ketentuannya KK satu tahun. Maka satu tahun silakan diurus. Dan ternyata banyak orang yang kurang sekian bulan atau tidak satu tahun. Dikhawatirkan ini modus mendekati sekolah,” singgung Gubernur Ganjar.
Termasuk juga mengenai surat pindah tugas kerja orangtua, bisa disertakan dalam pendaftaran. Hanya nanti semua akan diverifikasi lebih dulu.
“Tinggal pindah beneran atau tidak, kita verifikasi. Sebenarnya verifikasi KK, verifikasi pindah, dan sebagainya, itu memang sering kali tidak clear,” ungkap Ganjar.
Oleh karena itu, Ganjar mempersilakan warga untuk menghubungi hotline yang tersedia di sistem daring PPDB.
Saat ini, masyarakat juga tak perlu khawatir saat mendaftar sebab, akses NIK yang semula hanya 300 ribu pengakses per hari, kemarin sudah ditambah kapasitasnya.
“Enggak ada kendala. Servernya juga enggak ada kendala,” ungkap Gubernur Ganjar.