Menurut Worldbank.org, 26 November 2019, Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman Timor Leste sebesar 59 juta dollar AS (Rp 885 miliar).
Dalam artikel itu, Bank Dunia menyebutnya sebagai Timor-Leste: Peningkatan Jalan Besar untuk Meningkatkan Keamanan, Peluang Ekonomi.
Uang itu akan digunakan untuk pembangunan koridor jalan sepanjang 44,3 km dari Gleno ke Hatubuilico.
Biaya itu juga digunakan untuk perbaikan jalan, dan menghubungkan kota-kota di Gleno dan Latefoho ke desa Hatubuilico, rumah wisata kopi paling populer di Timor Leste.
Tahap kedua dari proyek ini akan menghubungkan jalan yang diperbaiki dari Hatubuilico ke koridor jalan Dili-Ainaro yang telah selesai, secara dramatis meningkatkan akses jalan dan keamanan bagi wisatawan, petani dan produsen kopi.
"Ini adalah proyek infrastruktur transportasi utama kedua Bank Dunia di Timor-Leste dan proyek besar pertama yang diumumkan sebagai bagian dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara 2020-2024 baru kami" kata Macmillan Anyanwu, Perwakilan Negara untuk Timor-Leste.
"Investasi ini akan berdampak positif di banyak sektor, terutama bagi pariwisata dan petani kopi, dan merupakan langkah penting untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan infrastruktur penghubung," katanya.
Proyek tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dibiayai dengan kredit lunak sebesar 59 juta dollar AS dari Asosiasi Pembangunan Internasional Bank Dunia.
Pemerintah Timor-Leste juga akan menyumbang 11,8 juta dollar AS, dengan pekerjaan diharapkan akan dimulai pada September 2020 dan aktivitas konstruksi selesai pada Desember 2023.
Sejak tahun 2000, Bank Dunia telah membantu pemerintah Timor-Leste untuk membangun kembali infrastruktur nasional, menstabilkan ekonomi dan memperkuat institusi pemerintah.
Pada tahun 2019, Grup Bank Dunia telah menyetujui Kerangka Kerja Kemitraan baru yang mencakup dukungan untuk peningkatan sumber daya manusia, pemberian layanan dan diversifikasi ekonomi, investasi dalam infrastruktur penghubung, dan reformasi dalam manajemen keuangan publik.