Situs Web DPR RI Diretas Jadi Dewan Penghianat Rakyat, Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jadi Biang Keladinya

Situs Web DPR RI Diretas Jadi Dewan Penghianat Rakyat, Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jadi Biang Keladinya

GridHITS.id - Banyak yang tidak setuju dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.

Karena Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang adalah sebuah malapetaka bagi buruh.

Hak-hak buruh sebagai pekerjaterancamakan hilang bila pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang tidak dibatalkan.

Maka dari itu, banyak buruh dan mahasiswa yang turun ke jalan untuk aksi demo membatalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.

Baca Juga: Selain Omnibus Law, Ternyata Ini yang Dipinta Buruh Pada Jokowi Sejak Tahun Lalu

Baca Juga: Suasana Makin Panas Gara-gara Omnibus Law RUU Cipta Kerja Disahkan Jadi UU, Menaker Ida Fauziyah Jadi Penengah: Justru Memberikan Perlindungan Kepada Pekerja

Tapi sepertinya bukan hanya aksi turun ke jalan saja yang dilakukan para demonstran, aksi peretasan situs web resmi drp.go.id juga terkena imbasnya.

Situs web DPR yang beralamat dpr.go.id diretas. Hal tersebut diketahui melalui sebuah video yang viral di media sosial.

Video tersebut memperlihatkan halaman muka situs web DPR yang tulisannya diubah menjadi "Dewan Pengkhianat Rakyat".

Padahal, DPR merupakan singkatan dari "Dewan Perwakilan Rakyat".

Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate mengonfirmasi soal peretasan tersebut.

Dia menyatakan bahwa peretasan tersebut dalam penanganan.

"Sedang dalam penanganan dan Tim IT DPR RI sudah menurunkan situs yang di-hack tersebut," kata Johnny saat dihubungi, Kamis (8/10/2020).

Sementara itu, belum ada keterangan yang disampaikan oleh DPR.

Baca Juga: UU Cipta Kerja Disahkan dan Mustahil Dibatalkan, Cucu BJ Habibie Sakit Hati: Dijajah Negara Sendiri Mau Diam?

Baca Juga: Netizen Ramai-ramai Ingin Pindah Kewarganegaraan Setelah Disahkannya Omnibus Law, Anggun C Sasmi Sudah Lebih Dulu Sakit Hati Pada Indonesia Hingga Putuskan Hijrah Ke Prancis

Dilansir dari Kompas.comSekjen DPR Indra Iskandar sudah dihubungi, tetapi belummemberikan respons.

Saat ini, situs web dpr.go.id belum dapat kembali diakses publik. Ada notifikasi "error" yang muncul ketika membuka situs web DPR.

Gedung DPR RI juga dijual di Shopee

Warganet di Indonesia, Rabu (7/10/2020), dihebohkan dengan informasi pada situs jual beli online bahwa Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta, dijual murah.

Penelusuran Kompas.com, Rabu pagi, di salah satu platform situs jual beli onlineShopee, menunjukkan, gedung wakil rakyat itu dijual dengan harga berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000.

Tertulis pula pada kolom deskripsi bahwa gedung itu dijual beserta anggota yang ada di dalamnya.

Tertulis pula pada kolom deskripsi bahwa gedung itu dijual beserta anggota yang ada di dalamnya. Tentu informasi ini tidaklah benar.

Ini adalah aksi protes rakyat Indonesia karena Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.

Baca Juga: Minta Masyarakat Untuk Tak Ribut Melulu Soal RUU Cipta Kerja, Krisdayanti Malah Panen Hujatan Netizen: Anang Aja Dikibulin, Apalagi Rakyat!

Baca Juga: Omnibus Law Mustahil Dibatalkan Pemerintah, Ini Perhitungan Besaran Pesangon PHK Terbaru Berdasarkan UU Cipta Kerja